BSIP Sulteng Ikuti Workshop dan Evaluasi Pengelolaan Data Pegawai Lingkup BSIP
Dalam rangka penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non ASN lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), maka dilaksanakan Workshop dan Evaluasi Pengelolaan Data Pegawai ASN dan Non ASN yang dilaksanakan selama tiga hari (17-19/07/24), yang diikuti oleh 172 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Kepegawaian, dan Pengelola Kepegawaian UK/UPT lingkup BSIP Selindo. satuan kerja lingkup BSIP. Acara ini dilaksanakan di di Aula Bina Karakter Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Bogor.
Acara dibuka langsung oleh Sekretaris BSIP, Dr. Haris Syahbuddin, DEA., Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pengelolaan data pegawai yang akurat serta adanya pembaruan data untuk mendukung implementasi Sistem Merit dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Pengelolaan data pegawai yang akurat dan up-to-date sangat penting untuk mendukung implementasi Sistem Merit. Hal ini juga akan membantu dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Pada kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, juga disampaikan beberapa paparan penting sebagai berikut:
- Formasi peta jabatan dan kebijakan tenaga Non ASN (Menpan RB dan Biro OKE)
- Sosialisasi pengelolaan SIM ASN dan SI-ASN terkait dengan aplikasi kepegawaian lainnya dilanjutkan Sinkronisasi data SIMASN dan SI-ASN (BKN dan Biro OKE)
- Sinkronisasi data SIM ASN dan Si-ASN (Biro Oke)
- Keragaan data SIM ASN dan SI-ASN Lingkup BSIP (Biro Oke)
- Sosialisasi sistem e-mutasi (Tim Biro OKE)
- Etika, Disiplin, dan Penghargaan Pegawai (Biro Oke)
- Training Need Analysis (BKN, UI)
- Diskusi Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Kepegawaian dan tindak lanjut, serta manajemen dan diskusi aplikasi SIM ASN
Selama workshop, peserta aktif terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data, serta berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas data dan efisiensi proses administrative UK/UPT masing-masing. Diharapkan bahwa hasil dari workshop ini akan menghasilkan tata kelola kepegawaian yang lebih baik kedepannya.